Jakarta, 9 November 2025 – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan normalisasi Kali Krukut yang meluap dan menyebabkan banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami menyambut baik inisiatif dari Bapak Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta yang memprioritaskan penanganan aliran Kali Krukut sebagai bagian dari upaya strategis mengurangi banjir di kawasan Kemang. Korban genangan dan kemacetan akibat luapan sungai ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Khoirudin kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).
Ketua DPRD DKI menilai bahwa Pemprov DKI perlu bergerak cepat (gercep) dalam melakukan langkah-langkah teknis di lapangan untuk mencegah banjir berulang. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah pengerukan saluran air di sekitar Kali Krukut guna meningkatkan kapasitas tampung sungai dan memperlancar aliran air ke hilir.
“Pengerukan saluran air harus segera dilakukan agar tidak ada lagi penyumbatan atau pendangkalan yang memperparah luapan air. Ini langkah cepat yang bisa dilakukan sambil menyiapkan program penataan jangka panjang,” tambahnya.
Khoirudin juga meminta agar koordinasi lintas dinas ditingkatkan, terutama antara Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar pelaksanaan program normalisasi dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Selain penanganan fisik, Ketua DPRD DKI mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, serta melaporkan titik-titik penyumbatan saluran air kepada pemerintah setempat.
“Upaya penanggulangan banjir tidak akan efektif tanpa keterlibatan warga. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama,” tegasnya.
DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendukung kebijakan Pemprov DKI dalam penanganan banjir melalui program-program pembangunan infrastruktur hijau dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan.
Biro Humas dan Protokol DPRD Provinsi DKI Jakarta
