Jakarta, 7 November 2025 — Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus sebagaimana dikutip dari NU Online, Rabu (5/11/2025).
Menurut Gus Mus, penolakannya didasari oleh perlakuan tidak adil yang dialami banyak ulama pesantren dan warga Nahdlatul Ulama (NU) selama masa pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai era Orde Baru.
Ia menilai, banyak kebijakan yang saat itu justru menekan eksistensi pesantren dan para tokoh keagamaan yang berperan besar dalam perjuangan bangsa.
“Banyak ulama dan pesantren yang tidak mendapat perlakuan semestinya. Hal itu bagian dari sejarah yang tidak bisa dihapus begitu saja,” ujar Gus Mus.
Gus Mus menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional harus mempertimbangkan aspek keadilan sejarah dan moral bangsa, bukan sekadar pencapaian pembangunan fisik atau stabilitas politik semata.
“Menilai sosok pahlawan tidak cukup dari sisi keberhasilan pemerintahannya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan rakyat dan tokoh-tokoh bangsa lainnya,” tambahnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik mengenai layak atau tidaknya Soeharto menerima gelar Pahlawan Nasional. Gus Mus berharap, pemerintah dan masyarakat dapat lebih arif serta objektif dalam menilai kontribusi tokoh sejarah tanpa menafikan luka dan ketidakadilan yang pernah terjadi.
